Kali ini pengajar.co.id ingin membagikan artikel tentang Demokrasi Terpimpin Berikut Penjelasannya:
Pengertian Demokrasi Terpimpin Adalah
Demokrasi Terpimpin adalah sebuah sistem pemerintahan dimana semua kebijakan atau keputusan yang diambil serta dijalankan berpusat kepada satu orang, yakni pemimpin pemerintahan.
Sistem pemerintahan tersebut dikenal dengan nama ‘terkelola’ yakni sebuah pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otokrasi. Dengan kata lain, negara yang menganut sistem demokrasi terpimpin ialah dibawah pemerintahan penguasa tunggal.
Pada pelaksanaan sistem pemerintahan ini, warga negara atau rakyat tidak mempunyai peran yang signifikan pada semua kebijakan yang diambil serta dijalankan oleh pemerintah lewat efektivitas teknik kinerja humas yang bersangkutan.
Ciri-ciri Demokrasi Terpimpin
1. Kekuasaan Presiden
Pada sistem demokrasi terpimpin, presiden berperan sebagai penguasa tertinggi di dalam sebuah negara. Di Indonesia sistem pemerintahan tersebut diberlakukan pada 5 Juli 1959, dimana negara Indonesia ada di bawah pemerintahan Presiden Soekarno kala itu.
Dengan adanya sistem demokrasi terpimpin, presiden Soekarno pada masa itu bisa mengubah bermacam peran dari wakil rakyat yang dikira tidak sejalan dengan kemauannya, khususnya di bidang politik.
2. Peran Partai Politik Terbatas
Ketika berlakunya sistem demokrasi terpimpin, peran partai politik menjadi sangat terbatas. Keberadaan partai politik seakan-akan hanya untuk menjadi pendukung bermacam-macam kebijakan presiden Soekarno.
3. Peran Militer Semakin Besar
Ketika masa demokrasi terpimpin, peran militer di Indonesia sangat kuat. Masa itu militer mempunyai 2 fungsi (dwifungsi), yakni sebagai garda pertahanan negara serta berperan pada pemerintahan. Kuatnya peran militer pada pemerintahan ternyata memunculkan kekacauan politik di Indonesia.
4. Paham Komunisme Berkembang
Ketika itu, hubungan antara Presiden Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) semakin baik. Dukungan PKI pada Presiden Soekarno dimanfaatkan dengan baik sampai paham komunisme berkembang pesat pada masa itu.
5. Anti Kebebasan Pers
Pers yang mempunyai peran untuk penyambung suara rakyat pada sistem politik dibatasi oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah pada pers itu membuat sebagian besar media menutup diri serta tidak berani mengedarkan berita sebab adanya ancaman dicekal.
6. Sentralisasi Pemerintah Pusat
Sistem demokrasi terpimpin munculnya ketidakadilan, salah satunya ialah pemerintahan yang dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Peran partai politik malah tidak jelas dalam pemerintahan sampai menimbulkan kekacauan.
7. Terjadi Pelanggaran HAM
Kebebasan pers yang terkekang, sentralisasi pemerintah pusat, serta peran militer yang sangat besar berdampak pada meningkatnya tindakan semena-mena pada masyarakat. Pelanggaran HAM sering dilakukan oleh pemerintah kalau menemukan masyarakat yang menentang kebijakan pemerintah tersebut.
Dampak Demokrasi Terpimpin
1. Dampak Positif
- Negara terhindar dari perpecahan serta krisis yang tidak berkesudahan.
- Mengembalikan UUD 1945 sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan.
- Menjadi awal dibentuknya Lembaga Tinggi Negara, yakni MPRS dan DPAS.
2. Dampak Negatif
- Presiden, MPR, serta lembaga tinggi negara lainnya mempunyai kekuasaan yang besar sehingga timbul potensi penyalahgunaan.
- Memberlakukan Dwifungsi Militer sampai Militer bisa ikut berpolitik.
Latar Belakang Sejarah Demokrasi Terpimpin
Berawal dari deklarasi wakil presiden Dr. H. Mohammad Hatta saat itu, dimana dia menganjurkan pentingnya guna membentuk partai-partai. Hal itu mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia yang akhirnya terbentuklah 40 partai politik pada saat itu.
Tapi, ternyata keberadaan partai-partai politik itu tidak memperbaiki sistem demokrasi Indonesia. Adanya partai politik malah mengakibatkan perpecahan di pemerintahan sehingga kabinet-kabinet tidak dapat bertahan sampai 2 tahun.
Melihat hal itu, Presiden Soekarno lalu mencetuskan sistem demokrasi terpimpin dengan alasan berikut:
- Melihat dari sisi keamanan nasional, demokrasi liberal malah menimbulkan banyak gerakan separatis yang membuat negara tak stabil.
- Kalau dari sisi ekonomi, pergantian kabinet yang sering terjadi menyebabkan bermacam program ekonomi yang sudah dirancang sebelumnya tidak bisa berjalan dengan baik.
- Melihat dari sisi politik, gagalnya konstituante dalam merumuskan UUD baru guna menggantikan UUD sementara 1950.
Demikianlah artikel dari pengajar.co.id tentang Demokrasi Terpimpin
