APBD Adalah

Oleh Diposting pada

Pada kesempatan kali ini pengajar.co.id akan membuat artikel mengenai APBD Adalah, yuk disimak ulasannya dibawah ini:

apbd adalah

Pengertian APBD Adalah

Baca Cepat Tampilkan

APBD adalah salah satu alat kebijakan yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini.

Menurut Permendagri No. 21 tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditentukan oleh peraturan daerah.

APBD adalah alat kebijakan yang paling penting bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan pendapatan dan pengeluaran yang besar.

Selain itu membantu dengan pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, serta otorisasi pengeluaran di masa depan.

Tujuan APBD

Berikut dibawah ini merupakan tujuan apbd, yaitu:

  1. Sebagai pedoman untuk pendapatan dan belanja pemerintah daerah.
  2. Pemerintah daerah membantu menerapkan kebijakan fiskal.
  3. Menciptakan efisiensi dan keadilan barang dan jasa.
  4. Menentukan prioritas belanja pemerintah daerah.
  5. Lebih banyak transparansi dari pemerintah daerah di seluruh masyarakat dan DPRD.

Sumber Penerimaan APBD

Berikut dibawah ini merupakan sumber sumber penerimaan apbd, yaitu:

  • Pendapatan daerah

Sumber sumber pendapat apbd dari daerah, yaitu:

  1. Pajak daerah dibagi menjadi 2 yaitu pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/kota. Misalnya, pajak kendaraan bermotor, pajak Hotel, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hiburan,pajak restoran, dan lainnya.
  2. Retribusi daerah, seperti retribusi Layanan kebersihan,Kesehatan, dll.
  3. Hasil pengelolaan aset daerah dipisahkan, seperti dividen dan penyertaan modal daerah di pihak ketiga.
  4. Area penerimaan yang sah lainnya, seperti komisi, pendapatan bunga, potongan, layanan Giro.
  5. Dana pemerataan, yang terdiri dari dana berbagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus.
  6. Pendapatan lain seperti hibah dan pendapatan dari dana darurat.

  • Pembiayaan

Sumber ini adalah sisa perhitungan anggaran daerah (SILPA), penerimaan pinjaman Regional, dana cadangan regional dan hasil penjualan properti di daerah tersebut.

  • Belanja Daerah

Pengeluaran daerah digunakan untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang merupakan Kewenangan Provinsi atau Bupati/kota. Pengeluaran daerah terdiri dari bisnis wajib, kasus preferensial dan penanganan pengobatan di daerah tertentu dapat dilakukan antara otoritas lokal dan ketentuan hukum.

Lihat Juga:   Data adalah

Pengeluaran APBD

Berikut dibawah ini pengeluaran pengeluaran dari apbd, yaitu:

  • Belanja Aparatur

  1. Belanja administrasi umum , terdiri dari belanja pegawai personalia, belanja barang dan jasa, perjalanan dinas.
  2. Belanja Pegawai, dimana semua pembayaran berupa pembayaran uang tunai yang dibayarkan kepada pegawai daerah otonom.
  3. Belanja Barang dan Jasa, yaitu semua pengeluaran yang dilakukan untuk kantor, pembelian inventaris kantor, biaya pendidikan, biaya perpustakaan, biaya hansip pakaian dinas dan lain sebagainya.
  4. Biaya Perjalanan Dinas, biaya perjalanan kegiatan pegawai.

  • Balanja Publik

Belanja publik terdiri dari belanja administrasi/ umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal.

Mekanisme Penyusunan APBD

  1. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatn dan Belanja Daerah (RAPBD) oleh pemerintah daerah.
  2. RAPBD akan di ajukan oleh pemerintah daerah ke DPRD, kemudian akan RAPBD akan dirapatkan dan akan diketahui hasilnya diterima tau tidak.
  3. Jika DPRD memutuskan untuk menyetujui RAPBD, maka RAPBD akan dikonfirmasi atau disahkan sebagai APBD.

Pos Pos Penerimaan APBD

  • Pendapatana Asli Daerah

  1. Pajak daerah
  2. Retribusi daerah
  3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang tidak di pisahkan

  • Dana Perimbangan

  1. Dana bagi hasil
  2. Dana alokasi umum
  3. Dana alokasi khusus

Contoh APBD

Berikut dibawah ini contoh apbd, yaitu:

  • Pemberian Bantuan Pendidikan

Selain pemerintah pusat, pihak berwenang setempat juga telah memainkan peranan penting dalam menyediakan sumber daya untuk mempromosikan pendidikan. Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, dana pendidikan membuat 20% dari total anggaran APBD dan APBD.

Beberapa contoh APBD yang diberikan kepada dunia pendidikan adalah gaji guru honorer, membantu mendanai pembangunan gedung sekolah, memberikan bantuan pendidikan kepada beberapa siswa yang kurang beruntung, atau menawarkan manfaat kinerja kepada guru.

  • Pemberian Bantuan Pertanian

Sebagai negara agraris, setiap daerah yang menjalankan otonomi daerah diharapkan dapat mandiri di bidang pertanian. Oleh karena itu, sektor pertanian juga merupakan salah satu sektor yang akan didukung oleh pendanaan bantuan dari APBD.

Lihat Juga:   Rumah Adat Bali

Dana APBD dapat diberikan untuk pertanian dalam berbagai bentuk. Contoh APBD yang diberikan kepada dunia pertanian adalah:

  1. Membantu petani dengan pupuk. Daerah ini dapat memberikan bantuan pupuk kandang kepada petani untuk meningkatkan hasil panen. Selain pupuk, bantuan pestisida atau zat lain untuk membasmi hama pertanian juga dapat dilakukan dengan menggunakan dana APBD.
  2. Mendukung peralatan pertanian. Di beberapa daerah, dana APBD juga disediakan untuk membeli bahan pertanian yang kemudian diberikan kepada petani. Tidak setiap petani mendapatkan bantuan dari alat ini. Secara umum, alat pertanian ini diberikan kepada kelompok tani.
  3. Berikan bantuan bibit tanaman yang unggul kepada petani. Setelah globalisasi dan perkembangan waktu, bibit harus diperkenalkan kepada petani. Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan benih yang unggul untuk ditanam oleh petani.
  4. Pembiayaan proses penelitian di bidang pertanian. Beberapa ilmuwan di Indonesia memiliki konsentrasi untuk mengembangkan dunia pertanian. Penelitian yang mereka lakukan harus mendapatkan pendanaan pemerintah untuk mendapatkan jalur.
  5. Pembiayaan proses produksi produk pertanian.
  6. Pendanaan untuk konseling pertanian.

  • Pengadaan Seragam Kantor Untuk Pegawai Pemerintah Daerah

Contoh APBD yang digunakan oleh pemerintah daerah adalah untuk membeli kantor pemerintah daerah yang seragam. Seragam yang dibeli menggunakan dana APBD umumnya ditujukan untuk PNS atau ASN yang bekerja di bawah pemerintah daerah.

Memberikan seragam kantor kepada karyawan yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah adalah kewajiban pemerintah daerah.

Akhir Kata

Demikianlah ulasan dari pengajar.co.id mengenai